Perbendaharaan memecat pejabat pajak berinisial RAT dan menerbitkan SP2 untuk enam perusahaan dan seorang konsultan pajak – Hot News

Tugu Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akhirnya memutuskan memecat pegawai Kementerian Keuangan berinisial RAT. Langkah tegas ini merupakan hasil audit audit investigatif yang dilakukan oleh Irjen (Itjen) bekerjasama dengan aparat penegak hukum (APH) dan organisasi lainnya, selama penanganan kasus tersebut.

Irjen Awan Nurmawan Nuh menjelaskan, Irjen Kemenkeu melakukan proses administrasi untuk menegakkan disiplin pegawai. “Saat ini kami sedang melakukan prosedur administratif. Irjen juga telah merekomendasikan kepada Departemen Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan kepatuhan wajib pajak terhadap wajib pajak orang pribadi tertentu dan wajib pajak badan yang hasil pemeriksaannya terkait dengan RATs, jelasnya dalam jumpa pers di Jakarta Rabu (8 Maret 2023) lalu. .

Lebih lanjut ia menjelaskan, kerjasama antar lini di bawah Kementerian Keuangan dalam kerangka integritas dilakukan dengan dua cara, yakni pencegahan dan penindakan. Dari segi pencegahan, hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu membuka saluran pengaduan/bijaksana dan melaporkan konten. Terkait penindakan, Inspektur Jenderal menangani dugaan pelanggaran atau kecurangan.

“Dalam penindakan, Irjen juga berkoordinasi dengan APH (KPK, Pengacara dan Polisi) dan PPATK dalam koordinasi pengolahan dan pertukaran informasi. Dalam menangani dugaan pelanggaran atau kecurangan, Irjen menangani aspek pengelolaan sumber daya manusia berupa sanksi disiplin terhadap Pejabat Publik (PNS),” jelas Awan.

Jika penanganan kasus oleh Kementerian Keuangan menunjukkan tanda-tanda tindak pidana, maka akan diserahkan ke APH. “Penanganan kasus ini juga menjadi pendorong bagi kami untuk memperkuat reformasi yang telah dilakukan di lingkungan Kementerian Keuangan,” imbuhnya.

Dalam pemeriksaan terhadap para pegawai tersebut, dalam rangka penelaahan atas laporan harta kekayaan termasuk harta kekayaan yang dinyatakan dan dugaan kecurangan, Irjen Kementerian Keuangan membentuk 3 tim pemeriksa, pertama Tim Pemeriksa laporan harta benda, kedua Tim Pemeriksa laporan harta kekayaan. tim penelusuran aset, yang ketiga adalah dugaan penipuan tim investigasi.

Selain itu, terkait pemantauan profil risiko tinggi WPS di Kementerian Keuangan, Inspektur Jenderal diberi wewenang untuk mengelola laporan, memverifikasi, mengklarifikasi, dan meneliti laporan atas harta kekayaan yang dilaporkan melalui Kementerian Keuangan. ALFA.

Ini dilakukan untuk semua laporan aset oleh karyawan Departemen Keuangan. IG sejak tahun 2012 telah melakukan verifikasi yang tidak hanya mencakup aspek formal untuk memastikan kepatuhan dan kelengkapan berkas dalam pelaporan aset, tetapi juga mempertimbangkan aspek material untuk menilai integritas aset, ekuitas kepemilikan properti terkait catatan karyawan.

Baca juga:

Dari hasil verifikasi aset dan alat pencegahan lainnya, akan dihasilkan data untuk mengidentifikasi profil risiko karyawan yang tergolong dalam risiko tinggi, sedang, dan rendah. Bagi pegawai dengan profil risiko tinggi, Irjen akan mengambil langkah lebih lanjut berupa klarifikasi audit investigatif.

Kementerian Keuangan dalam hal ini Inspektur Jenderal melakukan kegiatan program klarifikasi insiden untuk memantau laporan aset pejabat/pegawai berdasarkan hasil verifikasi dan berdasarkan catatan profil risiko tingkat tinggi.

Saat ini telah dibentuk kelompok kerja untuk mengklarifikasi hal tersebut, dari hasil klarifikasi tersebut jika ditemukan adanya pelanggaran disiplin akan tetap ditangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, saat ini Dirjen Departemen Pajak (DJP) telah menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP2) terhadap enam perusahaan dan seorang konsultan pajak yang diduga terlibat dalam RAT. Keluarnya SP2 ini merupakan hasil pengembangan klarifikasi LHKPN yang dilakukan KPK. Dalam hal terdapat kemungkinan adanya pengenaan pajak terhadap perusahaan-perusahaan tersebut, akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya terkait pengawasan terhadap pelanggaran disiplin RAT, saat ini sedang dilakukan dalam bentuk sanksi administratif berupa pemberhentian yang bersangkutan sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang berlaku. Proses pengelolaan sumber daya manusia dilakukan untuk memastikan good governance atau tata kelola agar Kementerian Keuangan tetap menjadi organisasi yang amanah dan terpercaya.

Terkait pemberian pensiun, setelah diberhentikan sebagai ASN, yang bersangkutan tetap akan diperiksa KPK, sehingga tidak bisa memproses pensiun dan menunggu proses pidana selesai. Setelah surat keputusan penanganan pidana diterbitkan, apabila yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana profesi, maka yang bersangkutan tidak berhak menerima pensiun.

Kejadian ini menjadi pendorong untuk memperdalam reformasi di lingkungan Departemen Keuangan dengan terus berupaya menjaga integritas pegawai. Upaya tersebut dilakukan melalui sistem Integrity Framework (KKI).

KKI dilaksanakan melalui model pertahanan tiga lini, dengan mengutamakan kerjasama dan sinergi antar lini. Secara spesifik, level manajemen dipimpin oleh kepala masing-masing unit kerja adalah lini 1, unit kerja kepatuhan internal di setiap unit kerja level I adalah lini 2 dan lini 3 adalah Inspektur Jenderal – Kementerian Keuangan. (kom/keu/gie)