20 Maret Ini Pemerintah Subsidi Pembelian Kendaraan Listrik – Hot News

Tugu Jakarta – Pemerintah terus mendorong pengembangan ekosistem kendaraan bermotor bertenaga baterai (KLBBB) di Tanah Air. Salah satu langkah yang ditempuh adalah melalui program pendukung pembelian Electric Vehicle (EV) yang fasilitas produksinya dibuat di dalam negeri.

Melalui kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap kendaraan listrik. Di sisi lain, program ini juga ditujukan untuk menarik minat produsen kendaraan listrik untuk berinvestasi di dalam negeri.

Kebijakan mendukung swa-beli kendaraan listrik akan berlaku mulai 20 Maret 2023. Kebijakan ini, berdasarkan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Bermotor Bertenaga Baterai.

“Perpres menyebutkan bahwa Program KBLBB dilatarbelakangi oleh alasan peningkatan efektivitas ketahanan energi dan konservasi energi di bidang transportasi, serta mewujudkan energi bersih, kualitas udara yang bersih dan ramah lingkungan,” ujar Menko Perekonomian. Urusan Maritim. Urusan dan Penanaman Modal (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, dalam keterangannya. Konferensi Pers Promosi Kendaraan Bermotor Bermotor Bertenaga Baterai di Jakarta, Senin (6 Maret 2023).

Oleh karena itu, penggunaan KBLBB juga diharapkan dapat mendorong kelestarian alam dengan mengurangi emisi gas rumah kaca. Pengembangan KBLBB di Indonesia sangat wajar karena ketersediaan bahan baku yang melimpah.

Masih menurut Luhut, hilirisasi akan selesai jika dibuat industri kendaraan listrik yang akan memanfaatkan mineral utama dan industri baterai sedang dibangun. Hal ini akan mendorong penciptaan lapangan kerja baru, teknologi baru, inovasi dan peningkatan pendapatan negara.

Menko Kemaritiman menjelaskan, adopsi massal menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan tersebut. Namun perbedaan harga kendaraan listrik ramah lingkungan dengan kendaraan konvensional menjadi kendala dalam peralihan ke kendaraan listrik.

Pemerintah Indonesia bercermin dari berbagai negara menempuh kebijakan pemberian insentif untuk mendorong adopsi KBLBB. “Jika program insentif berjalan lancar dan diterapkan secara luas, industri KBLBB dalam negeri akan terbentuk dan harga produk ke depan akan lebih terjangkau,” jelasnya.

Baca juga:

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, kebijakan ini merupakan langkah stimulus untuk terus dapat menarik investor kendaraan listrik ke Indonesia. “Melalui kebijakan ini, kami optimistis pabrikan akan lebih peduli karena dukungan belanja kendaraan dengan basis produksi dalam negeri ditekankan,” kata Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, dalam kesempatan yang sama.

Pada 2023, pemerintah akan mendukung pembelian KBLBB masing-masing senilai Rp7 juta untuk pembelian 200.000 sepeda motor listrik baru dan Rp7 juta untuk mengkonversi 50.000 sepeda motor konvensional berbahan bakar fosil menjadi trem.

Kementerian Perindustrian selaku Badan Pengguna Anggaran (KPA) program ini sedang menyiapkan rencana untuk mendukung pembelian kendaraan listrik. Oleh karena itu, diharapkan kebijakan tersebut dapat tepat sasaran.

Menperin menjelaskan, pabrikan KBLBB dalam negeri mendaftarkan kendaraan yang masuk program ini dengan syarat memenuhi DND (40%). Verifikator kemudian akan memverifikasi Nomor Induk Kendaraan (NIK) yang disesuaikan dengan TKDN.

Selanjutnya, pendataan dilakukan melalui agen dan dikoordinasikan dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam proses verifikasi. Bank Himbara kemudian melakukan pembayaran kembali ke produsen.

“Agen bertugas untuk mengecek data calon pembeli berupa NIK di KTP untuk mengetahui apakah mereka anggota masyarakat yang berhak atas penawaran tersebut. Jika diinput dengan benar, pembeli akan langsung dapat potongan harga.

Agen kemudian masuk proses dan mengajukan permintaan insentif ke Bank Himbara. Sedangkan Bank Himbara mendapatkan insentif regulasi dari Kementerian Perindustrian dengan nama KPA,” jelas Menperin.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Perbendaharaan Febrio Kacaribu mengatakan, dukungan pemerintah ini diprioritaskan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya penerima Kredit Usaha Kecil (KUR) dan Bantuan Usaha Mikro (BPUM), antara lain pelanggan listrik 450-900 VA. Hal ini untuk mendorong produktivitas dan efisiensi usaha mereka. (kom/gie)